pontianaknews.web.id Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk mempercepat pelaksanaan belanja modal sejak awal tahun anggaran. Arahan ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah kota dalam menjaga kualitas pembangunan fisik sekaligus memastikan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
Percepatan belanja modal dinilai krusial karena selama ini banyak pekerjaan infrastruktur menumpuk di akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut sering berdampak pada kualitas pekerjaan, keterbatasan waktu pelaksanaan, hingga risiko terganggunya proyek akibat faktor cuaca dan kondisi alam khas wilayah Pontianak yang rawan genangan dan pasang air. Dengan memulai pekerjaan sejak awal tahun, pemerintah kota berharap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek dapat berjalan lebih optimal.
Perjanjian Kinerja sebagai Instrumen Pengendali
Dorongan percepatan belanja modal tersebut disampaikan Wali Kota Pontianak dalam penandatanganan perjanjian kinerja bersama para kepala OPD. Perjanjian kinerja ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan anggaran.
Perjanjian kinerja tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan instrumen pengendali yang menegaskan tanggung jawab setiap OPD terhadap target kinerja yang telah disepakati. Melalui mekanisme ini, setiap kepala OPD diharapkan memiliki kejelasan arah, indikator capaian, serta tanggung jawab moral untuk memastikan program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Alasan Strategis Percepatan Belanja Modal
Percepatan belanja modal sejak awal tahun memiliki sejumlah alasan strategis. Pertama, faktor cuaca. Pontianak dikenal memiliki curah hujan tinggi dan karakter wilayah yang dipengaruhi pasang surut air. Jika pekerjaan fisik dilakukan terlalu mendekati akhir tahun, risiko gangguan cuaca menjadi lebih besar dan dapat menghambat penyelesaian proyek.
Kedua, aspek kualitas pekerjaan. Pekerjaan yang dikejar waktu cenderung menurunkan standar mutu. Dengan waktu pelaksanaan yang lebih panjang, kontraktor dan OPD memiliki ruang untuk bekerja lebih cermat, melakukan pengawasan berlapis, serta memperbaiki kekurangan tanpa tekanan waktu yang berlebihan.
Ketiga, dampak ekonomi. Belanja modal yang direalisasikan lebih awal akan menggerakkan roda perekonomian daerah lebih cepat. Proyek infrastruktur menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan bahan bangunan, serta memicu aktivitas ekonomi turunan di masyarakat.
Penekanan pada Kualitas Pelayanan Publik
Selain percepatan fisik, Wali Kota Pontianak juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kinerja birokrasi tidak boleh hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata dari program pemerintah.
OPD diminta lebih peka terhadap persoalan yang dihadapi warga, mulai dari pelayanan administrasi, infrastruktur dasar, hingga kebutuhan sosial. Kepekaan ini harus diiringi dengan keberanian berinovasi, mencari cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan.
Inovasi pelayanan publik menjadi kunci agar birokrasi tidak terjebak pada pola kerja rutin yang lambat dan kurang responsif. Pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari upaya tersebut.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski arahan percepatan belanja modal terdengar ideal, implementasinya di lapangan tetap menghadapi tantangan. Proses pengadaan barang dan jasa, kesiapan dokumen perencanaan, serta koordinasi antarunit sering kali menjadi faktor penghambat di awal tahun anggaran.
Oleh karena itu, Wali Kota Pontianak menekankan pentingnya kesiapan sejak tahap perencanaan. OPD diharapkan menyiapkan dokumen teknis, perizinan, dan proses pengadaan lebih awal agar tidak terjadi keterlambatan saat anggaran sudah tersedia. Koordinasi yang baik antarOPD juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.
Akuntabilitas dan Pengawasan
Percepatan belanja modal harus diimbangi dengan akuntabilitas dan pengawasan yang ketat. Wali Kota Pontianak menegaskan bahwa percepatan bukan berarti mengabaikan prosedur atau mengurangi kualitas pengawasan. Justru sebaliknya, pengawasan harus diperkuat agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan transparan.
Pengawasan internal oleh inspektorat serta keterbukaan informasi kepada publik menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan transparansi yang baik, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kualitas pembangunan dapat dipertanggungjawabkan.
Dampak Jangka Panjang bagi Pembangunan Kota
Jika percepatan belanja modal dapat dijalankan secara konsisten, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Infrastruktur yang dibangun dengan kualitas baik akan memiliki umur layanan lebih panjang dan biaya perawatan yang lebih rendah.
Selain itu, pelayanan publik yang semakin baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan ini menjadi modal sosial penting dalam mendukung berbagai program pembangunan ke depan.
Penutup
Dorongan Wali Kota Pontianak untuk mempercepat belanja modal sejak awal tahun mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, serta pengawasan yang ketat, belanja modal diharapkan tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Pontianak. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan kota berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan warga.
Cek Juga Artikel Dari Platform radarbandung.web.id