pontianaknews.web.id Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akhirnya disepakati dalam rapat paripurna DPRD. Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memastikan arah pembangunan kota berjalan sesuai rencana dan prioritas utama. Penyampaian pendapat akhir dari Wali Kota Pontianak menandai komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kebutuhan masyarakat.
APBD yang disetujui untuk tahun anggaran tersebut mencapai lebih dari Rp2 triliun. Besarnya anggaran ini mencerminkan tantangan dan target pembangunan yang semakin besar, terutama terkait peningkatan pelayanan publik, infrastruktur, dan tata kelola lingkungan. Pemerintah Kota Pontianak menegaskan bahwa setiap rupiah dalam anggaran harus digunakan secara transparan dan tepat sasaran.
Struktur APBD: Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Dalam struktur APBD yang telah disetujui bersama, pendapatan daerah ditetapkan mencapai Rp2,062 triliun. Angka ini berasal dari berbagai sumber pendapatan seperti dana transfer pusat, pendapatan asli daerah, serta komponen lain yang menjadi bagian dari pemasukan pemerintah kota. Pendapatan tersebut diharapkan mampu menopang seluruh kebutuhan belanja daerah.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,073 triliun. Belanja ini mencakup pengeluaran untuk sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah berkomitmen memastikan belanja diarahkan ke sektor-sektor yang memberikan manfaat langsung kepada warga.
Selain itu, terdapat pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan sebesar Rp30,670 miliar dan pengeluaran Rp19,270 miliar. Komponen pembiayaan ini menjadi penyeimbang antara pendapatan dan belanja, sehingga APBD dapat berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan defisit yang mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Fokus Pembangunan: Infrastruktur dan Layanan Publik
Salah satu fokus utama APBD Kota Pontianak adalah penguatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah ingin memastikan wilayah kota memiliki sarana transportasi yang memadai, fasilitas umum yang layak, serta ruang publik yang nyaman. Infrastruktur menjadi sektor yang mendapat alokasi besar karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain infrastruktur fisik, penguatan layanan publik juga menjadi titik perhatian. Pemerintah Kota Pontianak menargetkan peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Layanan yang berkualitas dianggap sebagai fondasi penting dalam menciptakan kota yang maju dan kompetitif. Dengan anggaran yang cukup, pemerintah yakin akses warga terhadap layanan dasar akan semakin baik.
Penanganan Banjir Jadi Prioritas Utama
Isu banjir menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD. Pontianak merupakan kota yang rawan banjir karena berada di wilayah dataran rendah dan dekat dengan sungai besar. Untuk itu, pemerintah memasukkan penanganan banjir sebagai salah satu program prioritas yang harus diselesaikan secara terukur.
Sejumlah langkah direncanakan untuk mengurangi risiko banjir, seperti peningkatan kapasitas drainase, pengerukan saluran air, pembangunan polder, serta penguatan sistem peringatan dini. Pemerintah juga berupaya memperbaiki tata ruang agar tidak terjadi pembangunan di area rentan banjir. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan risiko kerugian akibat banjir dapat ditekan.
Pengelolaan Lingkungan untuk Kota yang Lebih Tangguh
Selain penanganan banjir, pemerintah juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas lingkungan. Kota Pontianak menghadapi tantangan besar terkait sampah, kualitas air, dan penghijauan. Melalui APBD, pemerintah memasukkan program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengembangan sistem pengolahan sampah terpadu.
Peningkatan ruang hijau menjadi bagian penting dari rencana lingkungan. Pemerintah ingin menciptakan kota yang lebih sejuk, bersih, dan ramah bagi masyarakat. Dengan memaksimalkan anggaran yang telah disetujui, berbagai titik ruang publik akan diperbaiki atau diperluas sebagai area hijau untuk aktivitas warga.
Sinergi Pemerintah dan DPRD dalam Menentukan Arah Pembangunan
Kesepakatan APBD tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD Kota Pontianak. Dua lembaga ini berperan penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Melalui proses pembahasan yang panjang, kedua pihak berupaya menyesuaikan kemampuan anggaran dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi tersebut. Tanpa kerja sama antarinstansi, pembangunan tidak akan berjalan optimal. DPRD yang memiliki fungsi pengawasan akan memastikan anggaran yang disetujui digunakan sesuai rencana dan tidak disalahgunakan.
Harapan Masyarakat pada APBD Baru
Masyarakat Pontianak menyambut baik disepakatinya APBD baru. Mereka berharap anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup warga. Isu banjir, kemacetan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan fasilitas pendidikan menjadi beberapa harapan utama masyarakat.
Transparansi anggaran menjadi dorongan warga kepada pemerintah. Mereka ingin memastikan seluruh proyek berjalan sesuai jadwal dan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kesejahteraan sosial. Jika APBD dieksekusi secara tepat, masyarakat yakin Pontianak akan semakin berkembang.
Kesimpulan: APBD Demi Pontianak yang Lebih Maju
APBD Kota Pontianak yang mencapai lebih dari Rp2 triliun menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Penanganan banjir, penguatan lingkungan, perbaikan fasilitas umum, serta peningkatan layanan dasar menjadi fokus utama yang diwujudkan melalui anggaran tersebut.
Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD, pembangunan Pontianak diharapkan berjalan lebih cepat, terarah, dan berdampak luas bagi masyarakat. APBD baru ini bukan hanya angka, tetapi fondasi nyata untuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang maju, tangguh, dan layak huni.
Cek Juga Artikel Dari Platform capoeiravadiacao.org