pontianaknews.web.id Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melantik sembilan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Para pejabat baru ini akan memimpin perangkat daerah strategis, mulai dari pengelolaan kepegawaian hingga pelayanan kependudukan.
Pejabat yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang dan bidang. Edi menilai komposisi ini diperlukan agar dinamika pembangunan kota dapat ditangani oleh sosok yang kompeten pada bidangnya masing-masing.
Nama-Nama Pejabat yang Menduduki Jabatan Baru
Titin Subekti dipercaya untuk memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ia akan bertanggung jawab mengelola kebijakan kepegawaian, pengembangan SDM, serta sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Erma Suryani ditetapkan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tugas besar menantinya dalam menciptakan layanan perizinan yang cepat dan memudahkan investasi.
Zulkarnain mengemban amanah sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Di bawah kepemimpinannya, manajemen anggaran dan aset diharap menjadi lebih akuntabel.
Iwan Amriyadi menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Ia diminta meningkatkan pembinaan tenaga kerja serta kolaborasi dengan dunia usaha.
Yaya Maulidia kini menduduki jabatan Sekretaris DPRD Kota Pontianak. Posisi ini menuntut kemampuan koordinasi dan komunikasi kuat antara legislatif dan eksekutif.
Posisi Asisten Administrasi Umum dipercayakan kepada Yusnaldi. Sementara Ismail ditunjuk sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang akan memperkuat koordinasi kebijakan bidang pemerintahan.
Untuk pengawasan internal, Trisnawati dilantik sebagai Inspektur Kota Pontianak. Ia memegang peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. Adapun Yuni Rosdiah memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dinas yang banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Pesan Edi Kamtono: Integritas dan Inovasi Jadi Kunci
Dalam sambutannya, Edi menegaskan perlunya inovasi, kolaborasi, dan percepatan layanan publik. Ia menyebut masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah. Karena itu, setiap pejabat yang dilantik harus langsung beradaptasi dengan tuntutan kerja yang dinamis.
Menurutnya, jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Pemerintah kota menekankan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Edi juga menegaskan bahwa pejabat baru harus sigap merespons persoalan di lapangan. Keterlambatan layanan akan berdampak langsung pada kepercayaan publik. Karena itu, ritme kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan warga yang semakin tinggi.
Proses Pelantikan Sesuai Sistem Merit ASN
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan PP tentang Manajemen ASN. Pemerintah diwajibkan menerapkan sistem merit, yaitu penempatan jabatan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak pegawai.
Seluruh pejabat telah melalui serangkaian proses seleksi. Mereka mengikuti uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi, evaluasi Badan Kepegawaian Negara, serta persetujuan DPRD Kota Pontianak. Proses tersebut dilengkapi dengan rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Dengan mekanisme tersebut, Pemerintah Kota Pontianak memastikan posisi yang diisi benar-benar ditempati pejabat yang kompeten, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik.
Percepatan Pelayanan Publik Lewat Teknologi dan AI
Sejalan dengan perkembangan teknologi, Edi menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik. Ia menginginkan pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses administrasi. Menurutnya, masyarakat menuntut layanan yang praktis, efisien, dan bebas hambatan.
Salah satu layanan yang sering mendapat tekanan tinggi adalah administrasi kependudukan. Masyarakat membutuhkan dokumen secara cepat dan tepat waktu. Karena itu, pejabat Disdukcapil diminta terus mengembangkan inovasi pelayanan. Edi mengingatkan bahwa pelayanan publik harus selalu memberi kemudahan, bukan beban tambahan.
“Kalau bisa dipercepat, jangan diperlambat. Kalau bisa lebih murah, jangan dibuat mahal,” tegasnya.
Memperkuat Pengawasan dan Koordinasi Antarinstansi
Selain inovasi, pengawasan internal juga menjadi perhatian. Inspektorat diminta menjaga integritas program pemerintah. Setiap penyimpangan harus dicegah sejak dini agar anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Peran Sekretariat DPRD juga ditekankan sebagai penghubung antara legislatif dan eksekutif. Hubungan kedua lembaga harus harmonis agar kebijakan pemerintah berjalan efektif.
Edi meminta seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu ritme. Koordinasi harus diperkuat agar pelayanan publik tidak terhambat dan target pembangunan tercapai.
Pontianak Terus Tingkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Pada kesempatan itu, Edi mengingatkan bahwa Kota Pontianak memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang cukup tinggi, yaitu 82,8. Angka ini menempatkan Pontianak sebagai salah satu dari 20 kota dengan IPM tertinggi di Indonesia.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini. Pelayanan yang profesional, terukur, dan inovatif dianggap sebagai kunci utama.
Edi menutup sambutannya dengan ajakan untuk bekerja secara maksimal. Ia meminta pejabat memanfaatkan masa tugas untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.
Penutup: Harapan Baru untuk Pemerintahan Pontianak
Pelantikan sembilan pejabat tinggi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat birokrasi Kota Pontianak. Pemerintah berharap kehadiran mereka membawa energi baru, meningkatkan kualitas layanan, dan mempercepat transformasi digital.
Dengan integritas dan kolaborasi yang kuat, Pemerintah Kota Pontianak bertekad mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih profesional bagi seluruh warganya.
Cek Juga Artikel Dari Platform otomotifmotorindo.org