pontianaknews.web.id Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Rencana Aksi Kolaboratif Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) antara Pemkot Pontianak dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut kerja sama ini sebagai wujud nyata dari semangat reformasi birokrasi dan penguatan sistem integritas di tubuh pemerintahan daerah. Menurutnya, pengawasan yang kuat saja tidak cukup tanpa budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab.
Langkah Nyata Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih
Edi menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan sistem. Oleh karena itu, Pemkot Pontianak berfokus pada perbaikan kebijakan dan peningkatan kesadaran seluruh aparatur. “Kami ingin membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan integritas dan akuntabilitas. Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan pengawasan, tetapi juga dengan membangun budaya kerja yang jujur,” ujarnya.
Selain itu, kolaborasi dengan BPKP Kalbar dianggap menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas lembaga. Dengan kerja sama ini, Pemkot Pontianak bertekad menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurut Edi, kolaborasi tersebut bukan hanya sebatas pemenuhan target administratif. Lebih dari itu, langkah ini bertujuan membentuk karakter aparatur yang antikorupsi dan memiliki komitmen moral yang kuat terhadap pelayanan publik.
Rencana Aksi yang Terukur dan Terstruktur
Rencana aksi kolaboratif ini disusun berdasarkan hasil evaluasi internal dan rekomendasi dari BPKP. Dalam proses penyusunan, ditemukan sejumlah aspek yang perlu diperkuat, mulai dari tata kelola keuangan, manajemen risiko, hingga sistem pengendalian internal.
Adapun dua fokus utama dalam rencana aksi tersebut mencakup perbaikan kebijakan dan sistem antikorupsi, serta penguatan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system.
Dalam fokus pertama, Pemkot Pontianak berencana meninjau dan menyusun kebijakan turunan dari Peraturan Wali Kota tentang pengendalian kecurangan di lingkungan pemerintahan. Selain itu, koordinasi dilakukan dengan BPKP Kalbar dan bagian hukum untuk menyelaraskan substansi peraturan agar lebih efektif diterapkan di lapangan.
Sementara itu, dalam fokus kedua, Pemkot berkomitmen memperbarui sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi. Langkah ini dilakukan agar sistem pelaporan menjadi lebih efisien, aman, dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dan pegawai dapat berani melaporkan pelanggaran tanpa takut akan risiko atau intimidasi.
Peran BPKP Kalbar dalam Mendorong Akuntabilitas
BPKP Kalimantan Barat berperan sebagai mitra strategis dalam mendampingi Pemkot Pontianak menjalankan program antikorupsi ini. Melalui pengawasan dan asistensi teknis, lembaga ini membantu memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Selain itu, BPKP juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap capaian rencana aksi. Evaluasi dilakukan secara bertahap untuk memantau perkembangan implementasi program di lapangan. Dengan langkah ini, Pemkot Pontianak dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada peningkatan efektivitas pengendalian korupsi.
Menurut perwakilan BPKP, kerja sama semacam ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menegakkan integritas. “Kami tidak hanya berperan mengawasi, tetapi juga memastikan sistem yang ada bisa mencegah potensi penyimpangan sejak awal,” ujarnya.
Sinergi Lintas Lembaga untuk Reformasi Birokrasi
Selain bekerja sama dengan BPKP, Pemkot Pontianak juga menggandeng sejumlah instansi lain untuk memperkuat reformasi birokrasi. Di antaranya melalui koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan lembaga penegak hukum terkait.
Dengan adanya sinergi lintas lembaga ini, diharapkan pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan efektif. Selain itu, kerja sama ini juga dapat meningkatkan kesadaran aparatur mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik.
Di sisi lain, Pemkot juga terus mengedukasi para pegawai agar memahami bahaya korupsi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Edukasi dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan pembinaan etika kerja yang berkelanjutan.
Transparansi Sebagai Kunci Kepercayaan Publik
Langkah antikorupsi yang dijalankan oleh Pemkot Pontianak tidak hanya untuk memenuhi target reformasi birokrasi, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Edi menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya dapat diperoleh melalui transparansi dan konsistensi dalam tindakan. Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Pontianak untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi.
“Langkah ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah kota untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kami ingin memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan bebas dari praktik koruptif,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot juga membuka ruang partisipasi publik dengan memberikan akses informasi yang lebih luas. Masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem pelaporan yang telah disiapkan.
Kesimpulan: Pontianak Menuju Pemerintahan yang Berintegritas
Melalui kolaborasi dengan BPKP Kalbar, Pemerintah Kota Pontianak telah menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang serius membangun pemerintahan berintegritas. Upaya ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dengan pelaksanaan rencana aksi antikorupsi yang terstruktur, diharapkan ke depan seluruh aparatur Pemkot dapat bekerja dengan lebih profesional dan menjunjung tinggi nilai integritas. Kolaborasi ini bukan hanya untuk hari ini, melainkan menjadi pondasi jangka panjang bagi sistem pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
Melalui langkah-langkah konkret seperti ini, Pontianak menegaskan komitmennya menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam moral dan kejujuran birokrasi.
Cek Juga Artikel Dari Platform georgegordonfirstnation.com