Tekanan Fiskal di Awal 2026

Pemerintah Kabupaten Sintang menghadapi tantangan fiskal serius pada awal tahun 2026. Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah mengalami pemangkasan signifikan. Total pengurangan dana tersebut mencapai Rp388 miliar, sebuah angka yang dinilai sangat memengaruhi ruang gerak anggaran daerah.

Kondisi ini disampaikan langsung oleh Gregorius Herkulanus Bala saat memberikan arahan dalam Apel Awal Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Silaturahmi Natal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Kantor Bupati Sintang dan diikuti oleh jajaran pejabat struktural serta aparatur sipil negara (ASN).

OPD Diminta Lebih Proaktif

Dalam amanatnya, Bupati Sintang menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan stagnasi pembangunan. Sebaliknya, kondisi ini harus dijawab dengan strategi yang lebih aktif dan kreatif, terutama oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Silakan lakukan komunikasi dengan kementerian terkait. Dana TKD untuk Kabupaten Sintang tahun 2026 ini dipangkas sangat dalam, yakni sebesar Rp388 miliar. Maka jajaran Pemkab Sintang harus lebih proaktif menjemput kegiatan-kegiatan dari kementerian di pusat. Karena tidak ada cara lain,” tegas Bupati.

Ia menilai, di tengah keterbatasan anggaran daerah, pendekatan pasif hanya akan memperburuk situasi. OPD diharapkan tidak menunggu alokasi turun, tetapi aktif mengajukan proposal program dan kegiatan yang relevan dengan prioritas nasional.

Pentingnya Komunikasi dengan Pemerintah Pusat

Bupati Sintang juga menekankan bahwa pemerintah pusat tidak selalu mengetahui kebutuhan spesifik daerah. Tanpa komunikasi yang intensif dan usulan yang jelas, peluang mendapatkan dukungan anggaran tambahan akan semakin kecil.

“Kalau kita tidak mengusulkan dan tidak mengingatkan sampai ke pusat, mereka pasti tidak tahu keperluan daerah Kabupaten Sintang. Ketika kita minta, belum tentu diberi. Apalagi kalau kita tidak minta,” ujarnya.

Menurutnya, OPD perlu membangun jejaring komunikasi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, sekaligus memahami skema pendanaan yang tersedia di tingkat nasional.

Administrasi Harus Cepat dan Tepat

Selain proaktif dalam mencari sumber pembiayaan, Bupati juga mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi. Proposal yang baik harus didukung dokumen perencanaan dan administrasi keuangan yang lengkap, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.

Kecepatan dan ketepatan dalam menyiapkan administrasi dinilai krusial agar program dan kegiatan dapat segera direalisasikan begitu anggaran tersedia. Keterlambatan administrasi, menurut Bupati, justru berpotensi membuat daerah kehilangan peluang pendanaan.

Berpacu dengan Waktu

Saat ini, jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang tengah berpacu dengan waktu untuk menyiapkan seluruh administrasi keuangan tahun anggaran 2026. Upaya ini dilakukan agar realisasi program tidak terhambat, meskipun ruang fiskal daerah mengalami tekanan.

Bupati berharap seluruh OPD mampu bekerja lebih solid, saling berkoordinasi, dan memiliki visi yang sama dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Tantangan Sekaligus Peluang

Pemangkasan Dana TKD 2026 menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Sintang. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang bagi OPD untuk lebih inovatif, adaptif, dan aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat.

Dengan strategi jemput bola, komunikasi intensif, serta kesiapan administrasi yang matang, Pemkab Sintang diharapkan tetap mampu menjalankan program prioritas dan menjaga pelayanan publik tetap optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran.

Baca Juga : Bupati Sintang Ajak Jajaran Pemkab Perkuat Sinergi di 2026

Cek Juga Artikel Dari Platform : mabar